Potensi Lokal dan Kemandiran Ekonomi di Indonesia

Posted: April 24, 2012 in Riset Ilmiah
Tag:, , , ,

Fenomena sistem ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran warisan kolonial Belanda yang masih berbau imprealisme, hal itu tercermin dari sistem perbankan, pola kebijakan fiskal dan moneter yang semuanya masih mengacu pada Amerika sebagai kiblat ekonomi kapitalis didunia. Tanpa bermaksud merendahkan sistem ekonomi yang sudah mendunia ini, namuan harus diakui memang bila dibandingkan dengan budaya masyarakat Indonesia sistem ini kadang mengalami ketidak sinkronan.

Setidaknya ada 2 bukti nyata yang dapat menjawab pernyataan diatas, yaitu pertama siklus krisis moneter yang selalu terulang, dan yang kedua mayoritas produsen utama yang menyuplai kebutuhan pasar dalam negeri didominasi oleh asing. Hal itu terjadi karena modal adalah variabel utama dalam sistem ekonomi kapitalisme, karena itu mereka yang punya modallah yang akan maju. Namun Dengan fakta yang sedemikian rupapun ternyata hanya sedikit yang tergerak untuk membuat perubahan, terutama mereka yang berasal dari kalangan intelektual. Apa yang terjadi sebenarnya?

Yang terjadi adalah hanya sedikit orang Indonesia yang belajar secara kritis tentang ekonomi barat, karena masyarakat pada umumnya hanya memikirkan bagaimana pola ekonomi keluarga. Maka dari itu ketika wacana ekonomi kerakyatan digembar-gemborkan kalangan politikus, banyak orang yang tertarik untuk bertanya, namun tidak sedikit pula yang hanya sekedar mengikuti tanpa sempat untuk memahami. Wacana ekonomi kerakyatan adalah salah satu wacana ekonomi kreatif yang dimiliki rakyat Indonesia, ia tumbuh seiring dengan kebutuhan akan sistem ekonomi baru yang mendukung pola kehidupan rakyat Indonesia, walaupun secara sistem belum ada format yang baku.

Dalam berpikir kreatif tentang sistem ekonomi yang mendukung rakyat Indonesia, perlu dipahami bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multietnis yang tergabung dalam bhineka tunggal ika. Masyarakat sumatera misalnya cenderung memilki keunggulan dalam berbisnis, bernegoasiasi dan lain sebagainya sedangkan masyarakat jawa lebih telaten dalam hal bekerja, bercocok tanam dan lain sebagainya. Budaya-budaya seperti inilah yang membutuhkan sinergisitas yang dibangun oleh pemerintah agar tak memicu konflik etnis yang malah akan dimanfaatkan pihak asing untuk menjajah potensi ekonomi di dalam negeri.

Salah satu wacana kritis yang berkembang dimasyarakat adalah penjajahan ekonomi yang terselubung dalam bentuk hutang dan privatisasi yang dianggap sebagai biang kemiskinan. Umumnya hal ini terjadi karena kurangnya modal yang pemerintah butuhkan untuk pembangunan. Artinya modal asing masih menjadi tabu bagi mayoritas masyarakat Indonesia, karena resiko terjajahnya juga terbuka lebar.

Harus disadari konsep rational man ala barat berbeda dengan yang ada di Indonesia, masayarakat Indonesia bukanlah tipe orang yang individulis yang memikirkan kebutuhan financialnya sendiri, tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Masyarakat kita lebih tertarik untuk membangun bersama terutama dengan memanfaatkan potensi lokal. Karana itu konsep yang rational tersebut tidak bisa menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, karena kadang-kadangpun prilaku konsumen menjadi irrasional.

Krisis Global dan Sistem Perbankan

Secara eksplisit gejolak financial global di akhir tahun 2008 tidak terlalu berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia karena kuantitas masyarakat Indonesia yang berkecimpung di pasar financial relatif sedikit. Namun sebenarnya dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah turunnya nilai  ekspor. Akibat iklim industri di negara-negara pengimpor utama Indonesia yang menurun, dan harga komoditas internasional yang turun, menyebabkan kuantitas uang yang digunakan untuk eksporpun menurun. Dampak sistemiknya terjadi pada penurunan tingkat produksi, pengangguran dan nilai tukar rupiah yang secara teori akan menyebabkan inflasi. Namun ternyata hal tersebut terselamatkan akibat adanya pemilu dan turunya harga komoditas internasional seperti minyak yang justru meningkatkan daya beli yang ujungnya membuat jumlah uang beredar berada pada kisaran yang stabil, sehingga tingkat produksi dan konsumsi relatif tidak terpengaruh.

Dari sini kita bisa melihat bahwa kadang integrasi ekonomi memiliki dampak negatif, karena sangatlah tidak fair bila masyarakat mengalami kerugian atas apa-apa yang tidak dilakukannya. Namun mesti disadari pula integrasi ekonomi adalah syarat utama bagi perkembangan ekonomi, karena itu untuk mengurangi dampak negatifnya tentu perlu sistem proteksionisme pada komoditas unggulan di Indonesia terutama pertanian. Seperti yang kerap dilakukan negara maju, dengan harapan pasar domestik dapat menjadi benteng utama pertahanan ekonomi bangsa.

Sebenarnya masyarakat Indonesia secara umum sangat sedikit yang mengenal dengan baik tentang prosedur instrumen keuangan baik produk perbankan maupun pasar modal, karena masyarakat kita cenderung lebih menegedepankan sektor riil. Namun ironisnya permasalahan ekonomi cenderung berawal dari sektor keuangan, terutama ketika terjadi distorsi harga dan fluktuasi harga-harga komoditas yang akibatnya berpengaruh pada kuantitas ekspor impor dalam konteks perekonomian terbuka. Masalah sektor riil cenderung masih didominasi distribusi yang lambat akibat kurangnya infrastruktur.

Berbicara masalah sistem keuangan tentu tidak lepas dari peran perbankan yang mempunyai fungsi intermediasi dalam lalu lintas perputaran uang. Belajar dari pada kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) ditahun 2007 dan bank Century diawal triwulan II tahun 2009 ini. Kritik utama terhadap proses pemberian BLBI di tahun 2007 tersebut adalah kelemahan pengawasan. Seharusnya Bank Indonesia selaku pengawas bank, mengecek penggunaan pinjaman tersebut apakah benar-benar digunakan untuk membayar penarikan simpanan nasabah. Sebenarnya, Bank Indonesia melakukan pengecekan tersebut dengan menempatkan beberapa orang pengawas di masing-masing bank bermasalah. Namun, adalah sulit untuk memverifikasi seluruh transaksi bank harus untuk menyakinkan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan BLBI oleh pengurus dan pemilik bank. Seharusnya hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya manajemen bank. Belakangan, hasil pemeriksaan bank menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang kuat moral hazard yang ditunjukkan oleh transaksi yang mencurigakan antar bank pada beberapa bank yang ditutup.

Hal tersebut kembali terulang di tahun ini, dimana reksadana “kosong” Antaboga Sekuritas tetap bebas dijual Bank Century meski sudah mendapatkan peringatan dari bank Indonesia. Akhirnya ketika terjadi gagal bayar, nasabah panik, dan kredibilitas perbankan secara sistemik terancam. Pihak pemerintahlah yang menjadi the lander of the last resort sehingga dana LPS lepas sebesar 6,77 Trilliun tanpa kepastian akan dikembalikan. Ketegasan untuk memerger, melikuidasi atau menutup suatu bank merupakan ujian nyata bagi Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Berdasarkan pengalaman diatas, masalah utama stabilitas keuangan di Indonesia ternya terletak pada 2 hal: Law enforcement dan sistem yang rentan terhadap krisis.

Bila melihat sistem perbankan Indonesia ditinjau dari sistem perbankan dunia pada umumnya ada perbedaan yang sangat signifikan. Sejak diberlakukannya UU no.10 tahun 1998 Di Indonesia dikenal adanya dual banking system, perbankan syariah disatu sisi dan perbankan di konvensional disisi lainnya. Walaupun terdapat 2 perbedaan sistem operasional namun secara struktural tetap dibawah naungan Bank Indonesia. Perbedaan sistem ini membuat perbedaan tingkat perkembangan juga, contoh hingga juni 2009 NPF (Non Performing Financing) bank syari’ah berada pada kisaran 7,91% (Statistik Perbankan Syari’ah juni 2009) sedangkan bank konvensional NPL (Non-Performing Loan) nya 21%.( Statistik Perbankan Indonesia juni 2009). Fakta ini tentu memberi keunggulan pada perbankan syariah, terutama dalam faktor likuiditas dan daya tahannya ketika menghadapi krisis, selain faktor sistem yang lebih aman, tingkat integrasi bank syariah dengan ekonomi global dapat dibilang lebih kecil ketimbang bank konvensional.

Keunggulan konsep dual banking system ini terlihat pada 2 sistem yang terpisah yang secara operasional tidak mempengaruhi satu sama lain, namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu stabilitas keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka untuk mencapai tujuan tersebut kedua sistem dapat bersinergi dalam faktor-faktor yang bersifat eksternal seperti akses modal, infrstruktur, pengawasan, kebijakan konversi atau sistem kliring yang mampu membantu likuiditas antar bank, baik yang berbentuk syariah maupun konvensional.

Sosial dan Ekonomi.

Secara harfiah ekonomi berasal dari padanan kata oikos-nomos, bahasa yunani yang berarti ilmu tata rumah tangga. Ia merupakan bagian dari ilmu sosial yang mensyaratkan nilai dan norma dalam implementasi keilmuannya. Namun dengan perkembangan paraktek dagang, ilmu ekonomi dipisahkan dengan “ibu kandungnya” karena praktek ekonomi yang menuntut kebebasan nilai. Hal inilah yang melandasi perkembangan ekonomi kapitalis kini, namun sayangnya sistem inilah yang kini dianut oleh bangsa ini.

Secara ideologi saja, sistem ekonomi ini tidak sesuai dengan pola kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia umumnya sangat mengedepankan norma dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu ekonomi Indonesia seyogyanya dapat dibangun berdasarkan aspek normatifitas dalam kehidupan sosial.

Melihat lebih dalam pada masyarakat Indonesia, mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun pola hidup penduduknya sangatlah kontradiktif, seperti bentuk piramida dimana kekayaan hanya dimiliki sebagai kecil masyarakat saja. Maka dari itu kita dapat melihat yang kaya sangatlah kaya sedangkan yang miskin benar-benar miskin. Semua itu akibat tidak adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Padahal dalam ajaran agama Islam sendiri ada istilah zakat yang merupakan jawaban dari kesenjangan sosial diatas. Konsep zakat disini punya hitung-hitungan sendiri dalam penyucian harta, agar yang kaya tak merasa terbebani dan yang miskin bisa mendapatkan sumber modal secara berkesinambungan. dalam ekonomi Islam ia disebut sebagai alat keadilan dalam bentuk distribusi pendapatan.

Dalam salah satu artikelnya Yusuf Wibisono menyebutkan bahwa diantara faktor penyebab kemiskinan adalah faktor mikro yang melekat pada diri mereka, seperti mentalitas, budaya, dan lemahnya kapabilitas untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Kebijakan mikro yang kemudian banyak diadopsi adalah meningkatkan income entitlements si miskin melalui pembangunan modal fisik, manusia, dan finansial. Dari sinilah penyediaan modal finansial bagi si miskin menjadi salah satu kebijakan terpenting dalam pengentasan kemiskinan.

Seorang pakar ekonomi Islam yang bernama Merza Gamal berpendapat, Zakat disini juga merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana ekonomi yaitu kemiskinan dan kelangkaan suatu barang. Sedangkan Lembaga zakat merupakan sarana distribusi kekayaan yang punya kewajiban kolektif terhadap perekonomian. Ia merupakan dana mandiri yang diambil dari rakyat sendiri untuk kepentingan rakyat lainnya yang kurang beruntung dalam hal ekonomi. Selain itu zakat juga berusaha mengoptimalkan dana yang ada didalam negeri agar dapat berputar lebih tepat guna, yang berbeda dengan hutang yang mengcreate money baru, yang lebih rentan pada inflasi karena factor JUB (Jumlah Uang Beredar) yang bertambah.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Neal Robinson (2001), Guru Besar pada  Universty of Leeds, yang mengatakan bahwa zakat mempunyai fungsi sosial  ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubungan dengan adanya larangan riba,  zakat mengarahkan kita untuk tidak menumpuk harta namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan.

Dengan keunggulan yang sedemikian rupa, setidaknya ada 2 peluang potensi zakat bagai kemandirian ekonomi Indonesia yaitu sebagai sumber modal bagi masyarakat dengan sistem pemerataan distribusi pendapatan dan sebagai sumber modal bagi negara dengan sistem integrasi dengan konsep pajak. Untuk potensi yang kedua bisa mangacu pada Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003: tentang Perlakuan Pajak penghasilan dalam penghitungan PKP-PPh ( Majalah Sharing edisi April 2009. Hal 30-31). Dimana zakat dapat mengrangi pajak. Namun sebenarnya konsep ini dapat dikembangkan pada jenis pajak lainnya seperti PBB atau PPN dengan rumusan Persentase Pajak berdasarkan Tingkat Produktifitas.

Konsep in tentu akan menambah Tingkat keta’atan Wajib Pajak karena adanya 2 motivasi yaitu perintah agama dan kewajiban pada Negara, selian itu Idealitas alokasi dana Zakat yang memang di khususkan untuk pengentasan kemiskinan atau pembangunan kualitas lokal, akan memberi tambahan 2,5% dari total APBN untuk dana pengentasan kemiskinan. Dan yang lebih penting lagi konsep ini disinyalir dapat  mengurangi ketergantungan Indonesia pada hutang, sekaligus mengurangi dampak negatif privatisasi.

Nasionalisme dan Kemandirian Ekonomi Bangsa

Indonesia adalah negara kelima dengan populasi terbesar di dunia sekaligus negara pertama dengan populasi muslim terbesar di dunia, ia memiliki karakteristik berupa keragaman pola hidup dan budaya. Potensi alamnya pun sangat lengkap, karena itu sangat riskan bila menjadi budak dinegeri sendiri. Apalagi menjadi objek penjajahan ekonomi. Karena itu  memang tidak salah bila setiap momen kebangsaan yang bersifat historis dijadikan ajang untuk membangun semangat nasionalisme.

Namun membangun semangat nasionalisme dalam konteks ekonomi harus dapat melihat potensi lokal terlebih dahulu agar dapat didefiniskan secara mutakhir sebagai bentuk ekonomi kreatif yang mempunyai kontribusi nyata dalam membangun negeri. Pola kehidupan sosial dan potensi zakat dalam masyarakat muslim adalah dua diantara keunggulan lokal yang bisa dioptimalkan dalam membangun kemandirian ekonomi. Tanpa melihat perbedaan ras dan agama Indonesia akan memiliki potensi yang besar dalam perannya dipasar internasional.

Terutama dengan dijadikannya ajang G-20 sebagai forum utama ekonomi dunia yang menggantikan peran G-8. Tentu memberikan tantangan dan ruang yang lebih luas bagi negara berkembang termasuk Indonesia dalam membangun ekonomi bangsanya untuk selnjutnya dapat berkompetisi ditingkat global.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s